-Pemerintah: Larangan Sebar Kebencian Lindungi HAM
Larangan menyebarkan informasi kebencian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang...
Larangan menyebarkan informasi kebencian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang...
Published: 23-11-2017
Duration: 1:35
Definition: sd
View: 65
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:35
Definition: sd
View: 65
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Pengosongan Kolom KTP Penganut Kepercayaan Dsikriminatif
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduan sebagaimana...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduan sebagaimana...
Published: 07-03-2017
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 193
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 1
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 193
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 1
-Aturan PHK Suami-Istri Bekerja dalam Satu Perusahaan Inkonstitusional
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para pekerja perseorangan yang melakukan uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan seperti...
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para pekerja perseorangan yang melakukan uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan seperti...
Published: 28-12-2017
Duration: 2:20
Definition: hd
View: 15
Like: 0
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:20
Definition: hd
View: 15
Like: 0
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
-Dianggap Hilangkan Kebebasan Pemohon, UU KPK Diuji
Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka dugaan korupsi KTP-el menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Setya Novanto, dkk., tercatat sebagai...
Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka dugaan korupsi KTP-el menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Setya Novanto, dkk., tercatat sebagai...
Published: 11-12-2017
Duration: 1:9
Definition: hd
View: 26
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:9
Definition: hd
View: 26
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Pihak Terkait: UU Penodaan Agama Ingkari Jaminan Konstitusional Warga Negara
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada Selasa (28/11) siang. Agenda...
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada Selasa (28/11) siang. Agenda...
Published: 11-12-2017
Duration: 1:3
Definition: sd
View: 16
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:3
Definition: sd
View: 16
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Pembatasan Hak Pilih bagi Mantan Narapidana Diskriminatif
Penyamarataan semua tindak pidana sehingga membatasi seorang warga negara untuk menjadi kepala daerah seperti yang tercantum dalam UU Pilkada tidak menjamin kepastian hukum yang adil, serta...
Penyamarataan semua tindak pidana sehingga membatasi seorang warga negara untuk menjadi kepala daerah seperti yang tercantum dalam UU Pilkada tidak menjamin kepastian hukum yang adil, serta...
Published: 22-11-2016
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 161
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 161
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Aturan Kesusilaan dalam KUHP Harus Ditinjau Kembali
Aturan mengenai kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) harus ditinjau kembali untuk mencegah masyarakat Indonesia terjebak dalam perilaku-perilaku menyimpang...
Aturan mengenai kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) harus ditinjau kembali untuk mencegah masyarakat Indonesia terjebak dalam perilaku-perilaku menyimpang...
Published: 22-11-2016
Duration: 0:2
Definition: hd
View: 54
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:2
Definition: hd
View: 54
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Aturan Pendaftaran Kewarganegaraan Tidak Berikan Perlindungan Hukum
Keterlambatan orang tua dari anak perkawinan campur untuk mendaftarkan anaknya seharusnya tidak menyebabkan anak hasil kawin campur kehilangan warga negara Indonesia seperti yang dialami oleh...
Keterlambatan orang tua dari anak perkawinan campur untuk mendaftarkan anaknya seharusnya tidak menyebabkan anak hasil kawin campur kehilangan warga negara Indonesia seperti yang dialami oleh...
Published: 09-12-2016
Duration: 1:38
Definition: sd
View: 67
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:38
Definition: sd
View: 67
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Pemerintah: UU Advokat Perwujudan Kehendak Para Advokat Sendiri
Norma yang terkandung dalam UU Advokat itu sebetulnya merupakan perwujudan kehendak advokat itu sendiri. Artinya, UU tersebut oleh para advokat semestinya dijadikan dasar bahwa dahulu belum...
Norma yang terkandung dalam UU Advokat itu sebetulnya merupakan perwujudan kehendak advokat itu sendiri. Artinya, UU tersebut oleh para advokat semestinya dijadikan dasar bahwa dahulu belum...
Published: 25-04-2013
Duration: 1:28
Definition: sd
View: 599
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:28
Definition: sd
View: 599
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Pemerintah: Jaminan 50% dari Pajak Terutang Bukan Persoalan Konstitusionalitas
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU Penagihan Pajak). Sidang perkara yang teregistrasi Nomor...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU Penagihan Pajak). Sidang perkara yang teregistrasi Nomor...
Published: 16-03-2016
Duration: 1:53
Definition: hd
View: 69
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:53
Definition: hd
View: 69
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
30/PUU-XIII/2015 (PUU MA) - Perbaikan Permohonan (II)
Pemohon Uji Ketentuan Sidang di MA Tegaskan Tidak Nebis In Idem Rabu, 25 Maret 2015 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah...
Pemohon Uji Ketentuan Sidang di MA Tegaskan Tidak Nebis In Idem Rabu, 25 Maret 2015 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah...
Published: 07-04-2015
Duration: 1:49
Definition: sd
View: 177
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:49
Definition: sd
View: 177
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-LSM Perbaiki Permohonan Uji Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
Published: 14-10-2016
Duration: 2:18
Definition: sd
View: 24
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:18
Definition: sd
View: 24
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
[Video] Sengketa Advokat dengan BPHN Bukan SKLN
Permohonan sengketa kewenangan antara advokat dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian putusan dengan Nomor 1/SKLN-XI/2013 dibacakan...
Permohonan sengketa kewenangan antara advokat dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian putusan dengan Nomor 1/SKLN-XI/2013 dibacakan...
Published: 29-05-2013
Duration: 1:17
Definition: sd
View: 379
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:17
Definition: sd
View: 379
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Penghayat Kepercayaan Perbaiki Permohonan Uji Aturan Kolom Agama dalam KTP
Sejumlah warga penganut kepercayaan yang menguji aturan terkait pemuatan kolom agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006...
Sejumlah warga penganut kepercayaan yang menguji aturan terkait pemuatan kolom agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006...
Published: 09-12-2016
Duration: 2:2
Definition: hd
View: 1461
Like: 11
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 1
Duration: 2:2
Definition: hd
View: 1461
Like: 11
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 1
[video]Perbaikan Uji UU Jabatan Notaris: Pemohon Tambah Petitum Baru
Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (18/2) di Ruang Sidang MK....
Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (18/2) di Ruang Sidang MK....
Published: 19-02-2014
Duration: 1:2
Definition: sd
View: 413
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:2
Definition: sd
View: 413
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
J. Kristiadi Sampaikan Keterangan dalam Sidang SKLN KPU Vs DPRP dan Gubernur Papua
Sidang perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua kembali dilanjutkan untuk kelima kalinya,...
Sidang perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua kembali dilanjutkan untuk kelima kalinya,...
Published: 27-08-2012
Duration: 1:25
Definition: sd
View: 780
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 1
Duration: 1:25
Definition: sd
View: 780
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 1
[video] Kewenangan DPR Memilih Komisioner KY dan KPK Dinilai Kebablasan
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memilih calon anggota Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan Presiden dinilai kebablasan. Adanya...
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memilih calon anggota Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan Presiden dinilai kebablasan. Adanya...
Published: 12-03-2014
Duration: 1:1
Definition: sd
View: 510
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:1
Definition: sd
View: 510
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Suspense: Mortmain / Quiet Desperation / Smiley
The program's heyday was in the early 1950s, when radio actor, producer and director Elliott Lewis took over (still during the Wilcox/Autolite run). Here the material reached new levels of...
The program's heyday was in the early 1950s, when radio actor, producer and director Elliott Lewis took over (still during the Wilcox/Autolite run). Here the material reached new levels of...
Published: 07-03-2013
Duration: 1:29:21
Definition: sd
View: 79639
Like: 110
Dislike: 23
Favorite: 0
Comment: 19
Duration: 1:29:21
Definition: sd
View: 79639
Like: 110
Dislike: 23
Favorite: 0
Comment: 19
-Gugatan Mantan Bupati Simeulue Tidak Diterima
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Pemerintahan Aceh yang dimohonkan oleh Mantan Bupati Sumeulue, Darmili. Dalam permohonannya...
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Pemerintahan Aceh yang dimohonkan oleh Mantan Bupati Sumeulue, Darmili. Dalam permohonannya...
Published: 29-08-2016
Duration: 2:2
Definition: hd
View: 92
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:2
Definition: hd
View: 92
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and North American Free Trade Agreement (NAFTA)
The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is a multilateral agreement regulating international trade. According to its preamble, its purpose is the "substantial reduction of tariffs...
The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is a multilateral agreement regulating international trade. According to its preamble, its purpose is the "substantial reduction of tariffs...
Published: 03-07-2012
Duration: 1:36:42
Definition: sd
View: 90267
Like: 85
Dislike: 33
Favorite: 0
Comment: 10
Duration: 1:36:42
Definition: sd
View: 90267
Like: 85
Dislike: 33
Favorite: 0
Comment: 10




















0 comments:
Post a Comment